Ekonomi

Kota Tangerang (Brita7)-Sosok pedagang UMKM, jualan nasi dan makanan lainnya buat orang kantor di sekitaran Ciledug, tepatnya di belakang kantor FIFGROUP. Sosok...

Kabupaten Tangerang (Brita7.com)-Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang (Kanca) Balaraja, Kabupaten Tangerang, kembali menggelar Panen Hadiah Simpedes Periode 2 Tahun 2021.  bertempat...

Kabupaten Tangerang (Brita7.online)-Sebagai upaya memajukan atau meningkatkan pertumbuhan perekonomian rakyat, khususnya warga Perumahan Batara dan sekitarnya, kini hadir gerai kuliner Batara Festival,...

Kabupaten Tangerang(Brita7.online)-Pemkab Tangerang melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tangerang menggulirkan program Juli Peduli tentang kebijakan penghapusan sanksi denda administrasi PBB P2...

Kabupaten Tangerang(Brita7.online)-Pandemi Covid-19 yang berkepanjangan membuat sektor perekonomian di Indonesia kian terpuruk. Namun berbeda di Kabupaten Tangerang, Juni 2021 di sektor Pajak...

Jakarta(Brita7.online)-Pemerintah resmi melantik Kelompok Kerja (Pokja) Satuan tugas (Satgas) Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).Direktur Jenderal Kekayaan Negara...

Jakarta(Brita7.0nline)-Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan peluncuran sistem Online Single Submission alias OSS berbasis risiko akan mundur dari rencana awal. Mulanya, sistem perizinan usaha itu akan diluncurkan pada 2 Juni 2021."Idealnya di 2 Juni 2021 tapi ada satu hal lain, yang harus kita clear agar OSS bisa berjalan dengan baik, maka kita undur satu bulan,”ujar Bahlil dalam konferensi video, Jumat, 28 Mei 2021.Bahlil mengatakan telah menggelar rapat koordinasi dengan menteri-menteri terkait. Ia mengatakan mundurnya peluncuran itu diperlukan untuk terus menguji sistem."Kasih kami waktu untuk tes-tes terus ini barang. Jangan sampai waktu kita jalan, aturan lain belum dilengkapi."jelas Bahlil.Sebelumnya, Kementerian Investasi kerja sama dengan Grab Indonesia dan Tokopedia untuk menguji coba sistem OSS berbasis risiko tersebut kepada para pelaku usaha. Kolaborasi ini sejalan dengan program pemerintah dalam upaya memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM agar semakin kompetitif.Menurut Bahlil, mayoritas UMKM yang ada saat ini belum memiliki legalitas perizinan berusaha, sehingga menjadi kendala bagi UMKM untuk memperoleh pembiayaan dan mengembangkan usahanya.“Pada 2 Juni 2021 mendatang, kami akan meluncurkan sistem Online Single Submission (OSS) berbasis risiko yang merupakan wujud nyata implementasi Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (UU CK)," ujar Bahlil dalam keterangan tertulis, Senin, 10 Mei 2021.Melalui sistem tersebut, kata dia, ada keistimewaan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil alias UMK risiko rendah, karena hanya perlu mengurus Nomor Induk Berusaha sebagai perizinan tunggal."Mengurusnya mudah, cepat, dan tanpa biaya,” ucap Bahlil.Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku UMK risiko rendah tidak hanya sebagai identitas dan legalitas, namun juga sebagai perizinan tunggal mencakup Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Sertifikasi Jaminan Produk Halal (SJPH) setelah mendapat pembinaan dari instansi terkait, sesuai ketentuan perundang-undangan.(Tmp)

Sebuah peraturan baru di bidang perbankan akan segera berlaku dalam waktu dekat ini.Jaringan ATM Link milik bank-bank BUMN mengenakan biaya untuk cek...

Jakarta (Brita7.online)-PT Bank Mandiri Tbk. memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2021 akan berada di level 6 persen.

Kabupaten Tangerang Brita7.online)- Badak Perkasa Group dan Kampus UNTARA menandatangani perjanjian kerja sama (MoU) program penyediaan fasilitas kemudahan mengambil rumah bagi kaum...